PRIVATISASI PLN SEBABKAN KEMISKINAN STRUKTURAL

Syabab.Com – Mengamankan pasar bebas dari industri listrik itu konyol. Ini adalah angan-angan yang naïf. Tapi anehnya pikiran ini kok diadopsi, seolah semua kata-kata pasar bebas itu dianggap baik. Kalau ini terjadi maka inilah yang disebut kemiskinan struktural. Kita melihat bagaimana kapitalisme ini bekerja dan menyebabkan kemiskinan rakyat.

Demikian disampaikan oleh Ismail Yusanto, jubir Hizbut Tahrir Indonesia pada acara diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan, di Jakarta, Senin (18/2). Acara yang dihadiri pembicara Ichsanuddin Noorsy (pengamat ekonomi) dan Ir Ahmad Daryoko (Ketua Umum Serikat Pekerja PLN) bertema, Pro-Kontra Privatisasi PLN. Acara rutin yang diselenggarakan Forum Umat Islam ini didukung Tabloid Suara Islam dan Kantor Berita Antara.

PEMBERANTASAN KEMISKINAN STRUKTURAL MELALUI CARA YANG STRUKTURAL

Oleh:
Tuan Muda Feri Fahrian
(Front Indonesia Semesta)

Dalam pidato pelantikan Presidennya, SBY mengutarakan beberapa agenda yang akan dilakukan dalam pemerintahannya lima tahun ke depan (2009-2014). Salah satu agenda yang diberikan perhatian khusus adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini wajar mengingat masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia.

Indikator utama masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan. Pada tahun 2004, angka kemiskinan masih sebesar 36,2 juta (16,6%). Angka ini sempat turun pada tahun 2005 menjadi 35,1 juta (16%). Namun naik lagi pada tahun 2006 menjadi 39,3 juta (17,8%) karena dipicu kenaikan harga BBM pada tahun 2005. Sejak tahun 2007 hingga 2009 trend angka kemiskinan terus menurun dan telah menyentuh angka 32,5 juta (14,2%) pada tahun 2009 ini (Kompas, 20/110/2009).

SKANDAL CENTURY BANK

MISTERI skandal Bank Century sedikit demi sedikit mulai terungkap. Keraguan publik tentang ada tidaknya kejahatan besar di balik kasus itu telah menemui titik terang. Setidaknya, itulah yang dibeberkan Badan Pemeriksa Keuangan. Lewat audit investigasinya, BPK menemukan sembilan indikasi tindak pidana dalam kasus Bank Centrury.

Karena indikasi kejahatan itu memiliki spektrum yang luas, BPK pun mengundang pihak Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Rapat koordinasi yang digelar Senin (14/12) lalu juga sepakat untuk memilah sembilan indikasi tindak pidana itu ke dalam empat jenis kejahatan, yakni korupsi, pencucian uang, perbankan, dan pidana umum. Temuan BPK tentang berbagai pelanggaran dan indikasi tindak kejahatan dalam kasus dana talangan ke Bank Century sebesar Rp6,7 triliun itulah yang akan diselidiki oleh para penegak hukum.