PRIVATISASI PLN SEBABKAN KEMISKINAN STRUKTURAL

Syabab.Com – Mengamankan pasar bebas dari industri listrik itu konyol. Ini adalah angan-angan yang naïf. Tapi anehnya pikiran ini kok diadopsi, seolah semua kata-kata pasar bebas itu dianggap baik. Kalau ini terjadi maka inilah yang disebut kemiskinan struktural. Kita melihat bagaimana kapitalisme ini bekerja dan menyebabkan kemiskinan rakyat.

Demikian disampaikan oleh Ismail Yusanto, jubir Hizbut Tahrir Indonesia pada acara diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan, di Jakarta, Senin (18/2). Acara yang dihadiri pembicara Ichsanuddin Noorsy (pengamat ekonomi) dan Ir Ahmad Daryoko (Ketua Umum Serikat Pekerja PLN) bertema, Pro-Kontra Privatisasi PLN. Acara rutin yang diselenggarakan Forum Umat Islam ini didukung Tabloid Suara Islam dan Kantor Berita Antara.

PEMBERANTASAN KEMISKINAN STRUKTURAL MELALUI CARA YANG STRUKTURAL

Oleh:
Tuan Muda Feri Fahrian
(Front Indonesia Semesta)

Dalam pidato pelantikan Presidennya, SBY mengutarakan beberapa agenda yang akan dilakukan dalam pemerintahannya lima tahun ke depan (2009-2014). Salah satu agenda yang diberikan perhatian khusus adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini wajar mengingat masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia.

Indikator utama masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan. Pada tahun 2004, angka kemiskinan masih sebesar 36,2 juta (16,6%). Angka ini sempat turun pada tahun 2005 menjadi 35,1 juta (16%). Namun naik lagi pada tahun 2006 menjadi 39,3 juta (17,8%) karena dipicu kenaikan harga BBM pada tahun 2005. Sejak tahun 2007 hingga 2009 trend angka kemiskinan terus menurun dan telah menyentuh angka 32,5 juta (14,2%) pada tahun 2009 ini (Kompas, 20/110/2009).

SKANDAL CENTURY BANK

MISTERI skandal Bank Century sedikit demi sedikit mulai terungkap. Keraguan publik tentang ada tidaknya kejahatan besar di balik kasus itu telah menemui titik terang. Setidaknya, itulah yang dibeberkan Badan Pemeriksa Keuangan. Lewat audit investigasinya, BPK menemukan sembilan indikasi tindak pidana dalam kasus Bank Centrury.

Karena indikasi kejahatan itu memiliki spektrum yang luas, BPK pun mengundang pihak Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Rapat koordinasi yang digelar Senin (14/12) lalu juga sepakat untuk memilah sembilan indikasi tindak pidana itu ke dalam empat jenis kejahatan, yakni korupsi, pencucian uang, perbankan, dan pidana umum. Temuan BPK tentang berbagai pelanggaran dan indikasi tindak kejahatan dalam kasus dana talangan ke Bank Century sebesar Rp6,7 triliun itulah yang akan diselidiki oleh para penegak hukum.

Pemilukada 2010: SULITKAH MENGALAHKAN INCUMBENT?

• Incumbent memiliki keunggulan dalam hal popularitas dan elektibilitas, namun itu bukan tidak mungkin dipatahkan oleh pesaing bahkan oleh pendatang baru dalam dunia politik;

• Apa yang membuat incumbent John Hugo Silalahi kalah dan alm M.Saleh Harahap bahkan tidak mampu memperoleh dukungan partai, yang akhirnya incumbenitasnya “digantikan” oleh Rahudman Harahap yang cuma memperoleh urutan keempat dalam perolehan suara pada pemilukada Tapsel 2005, adalah kisah-kisah menarik tentang incumbenitas yang gagal;

• Memperbanyak calon juga menjadi salah satu strategi incumbent untuk memuluskan kemenangan seperti terjadi pada Pemilukada Deliserdang yang memecahkan mitos sebagai Bupati pertama yang mampu menjabat selama 2 periode ;

• Hal-hal mengenai figuritas, networking dan budgetting akan sangat menentukan di samping kemampuan mengantisipasi buruknya perundang-undangan, keberpihakan atau ketidak-profesionalitasan pelaksana, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rawan money politic, dan budaya transaksional yang parah.

Karena dia sudah punya jejak rekam yang dapat ditelaah di atas kertas maupun di lapangan secara empiris, dan di tengah buruknya pelaksanaan pemerintahan di hampir semua level saat ini, maka secara asumtif boleh dikatakan bahwa mengalahkan incumbent dapat menjadi sesuatu yang amat mudah dalam pemilukada. Bahkan (secara asumtif pula) “menyeretnya langsung ke penjara” pun bukanlah sesuatu hal yang mustahil.

RESES DAN KINERJA LEGISLATIF

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil pemilihan umum 2009 telah melaksanakan reses pertama tahun ini. Namun, kontribusi dari reses masih kerap menjadi pertanyaan karena belum bisa memberi hasil nyata atas permasalahan.

“Dari pengalaman empiris selama ini, reses amat formalistik dan seremonial. Tidak ada persiapan khusus kelembagaan maupun pribadi Dewan,” kata pengamat sosial politik Shohibul Anshor Siregar saat dihubungi dari Medan, kemarin Senin (21/12).

PEMILUKADA: DEMOKRASI DAN GOOD GOVERNANCE TANPA HARAPAN

Ada pertanyaan yang mungkin terpenting di antara keseluruhan permasalahan yang mengemuka, yakni apa setelah Pemilukada. Pemilukada bukanlah arena politik untuk mempergilirkan kekuasaan di antara kelompok-kelompok terkuat di tengah masyarakat, melainkan sebuah mekanisme politik yang diatur dengan regulasi sedemikian rupa untuk memungkinkan pembelaan terhadap kepentingan dan kesejahteraan rakyat seluruhnya. Membangun rakyat dalam perilaku pemerintahan selalu dicerminkan oleh rumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Nasional dan Daerah). Bagaimana mengelolanya dan pemihakan publik apa yang seharusnya ditegaskan dalam tarik-menarik banyak kepentingan yang selalu muncul?

PEMILUKADA CUMA PENTAS PEREBUTAN KEKUASAAN BELAKA

Karena kaitan historis dengan rentetan pengalaman buruk pemilukada sejak tahun 2005 sampai pemilukada Gubernur tahun 2008, serta ditambah lagi dengan pengalaman tak bermartabat dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009, maka pemilukada untuk seluruh daerah di Sumatera Utara tahun 2010 akan menjadi peristiwa politik transaksional yang tidak melukiskan demokrasi yang luhur.

CALON PERSEORANGAN

Menguatnya faktor primordialitas tidak perlu dipertanyakan lagi, karena modalitas primordialitas sering menjadi faktor kuat memupuk peluang. Primordialitas itu akan amat efektif untuk daerah-daerah tertentu, tetapi tidak untuk daerah lain.  Suka atau tidak suka masalah agama dan kesuku-bangsaan akan tetap berbicara. Bagaimana dengan calon perseorangan?

JAPOLHA DAN AKADEMISI

Pada umumnya elektibilitas figur diduga keras tidak akan terkait sama sekali dengan asal-muasal dan sejarah karir para figur yang berkompetisi. Dalam kaitan itu sama sekali belum dapat diyakini pendapat sebagian orang yang cenderung menilai potensi elektibilitas figur yang berasal dari kalangan JAPOLHA (Jaksa, Polisi dan Hakim), lebih lemah dibanding kalangan lain seperti pengusaha, birokrat maupun politisi. Mengapa? Banyak alasan, di antaranya isyu-isyu seperti yang tercermin dari kasus seperti perang cicak dan buaya serta ketidak-nyamanan hidup (baik dalam persepsi maupun pengalaman empiris) karenanya.

KONFLIK PEMILUKADA

Harus digaris-bawahi bahwa konflik internal partai pada tahun 2010 akan memuncak. Untuk kepentingan pencalonan dalam Pemilukada pihak-pihak yang dianggap sebagai  “pengganggu” terkadang harus dieliminasi secara tajam, bahkan mungkin akan dipecat. Ini sudah lazim dan tidak ada orang yang akan heran dengan kejadian-kejadian serupa ini. Hanya PKS yang memiliki tradisi “kekhalifahan” yang memungkinkan sistem pengeliminasian potensi konflik secara baik.