Demikian disampaikan oleh Ismail Yusanto, jubir Hizbut Tahrir Indonesia pada acara diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan, di Jakarta, Senin (18/2). Acara yang dihadiri pembicara Ichsanuddin Noorsy (pengamat ekonomi) dan Ir Ahmad Daryoko (Ketua Umum Serikat Pekerja PLN) bertema, Pro-Kontra Privatisasi PLN. Acara rutin yang diselenggarakan Forum Umat Islam ini didukung Tabloid Suara Islam dan Kantor Berita Antara.

Menurut Yusanto, dalam kasus PLN ini sangat nyata. “Kalau ini dibiarkan akan melahirkan penjajahan baru melalui penguasaan energi dan Sumber Daya Alam. Dan selangkah lagi kita akan betul-betul dalam genggaman negara Barat. Dan habislah kita karena Barat akan makin mudah mengontrol kita dalam berbagai aspek kehidupan,” ujarnya.

Semakin nyata, neokolonialisme itu bekerja melalui penguasaan aset negara, energi khususnya. Tentu saja ini akan mengancam kemandirian energi. Selanjutnya tentu akan mengancam kemandirian politik.

Coba bayangkan, jelasnya, kalau swasta yang menguasai listrik itu menghentikan pasokannya di Jawa, bila terjadi keteganan atau perang? Maka bubarlah Jawa ini, padahal Indonesia ini ada di Jawa, karena di sini pusat pemerintahan dan lainnya. Kalau PLN kan bisa dijaga karena ia punya kita sendiri. “Karena itu tidak berlebihan kalau Hizbut Tahrir menulis awas PLN dalam bahaya, karena kemandirin energi itu sangat penting bila kita mau berbicara kemandirian politik.”

Ismail Yusanto juga menjelaskan, dalam pro kontra privatisasi PLN ini ada tiga hal yang patut diperhatikan, yakni pertama soal manajemen pengelolaan SDA atau energi. Ada pergeseran yang sangat nyata dari pengelolaan state base management menuju corporate base management, yaitu pengelolaan berbasis negara menjadi pengelolaan berbasis perusahaan. Dan sekarang ini semakin menjadi-jadi karena hampir menyentuh komoditas atau bentuk sumber daya alam atau jasa publik.

Privatisasi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Sebab sumber daya alam dan energi itu milik masyarakat. Yusanto menceritakan suatu saat ada seorang sahabat yang minta ladang garam kepada Rasulullah. Tapi kemudian diperingatkan oleh sahabat Rasulullah. Dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah telah memberikan sesuatu yang jumlahnya sangat banyak atau sesuatu yang akan terus mengalir. Akhirnya Rasulullah pun menarik kembali pemberian itu.

Ini selaras dengan Penyataan Rasulullah, masyarakat berserikat (memiliki bersama) terhadap air, padang rumput dan energi. “Jadi dalam hal ini mestinya karena masyarakat memiliki secara bersama, maka mereka harus memiliki akses untuk mendapatkan hak miliknya itu,” papar Yusanto.

Tentang tugas pokok dan fungsi negara, seharusnya pemerintah bekerja sebagai penyedia jasa publik, yang merupakan bukti penting kita punya negara. Sekarang tampaknya terjadi pergeseran, yakni negara yang mestinya sebagai penyedia jasa publik cuma menjadi sekadar regulator (pengawas atau pengatur) atau cuma sebagi pelaku intervesi. Tidak boleh ikut bermain. Ini semua tidak lepas dari visi Adam Smith tentang pasar bebas.

Sementara itu Ahmad Daryoko, tidak setuju dengan pernyataan Meneg BUMN, Sofyan Jalil yang mengatakan bahwa masalah privatisasi di PLN itu tidak ada. “Itu patut dipertanyakan sebab dalam UU No 19 tahun 2003 di pasal 14a3 PLN sekarang ini sudah akan memasuki masa strukturisasi. Dan dalam UU tersebut restrukturisasi itu adalah sasaran antara menuju privatisasi,” ujarnya. Daryoko mengatakan tahapannya adalah restrukturisasi, kedua unbudling, profitisasi dan privatisasi.

Ichsanuddin Noorsy mengatakan UU Kelistrikan yg sudah dibatalkan MK dan UU Migas adalah persyaratan bagi paket stand-by loan IMF sebesar $ 43 milyar dan sejumlah pinjaman struktural lainnya yang diberikan oleh Bank Dunia, ADB dan negara-negara kreditor. “IMF memaksa program penyesuaian strutural itu,” ujarnya.

Pengamat ekonomi ini juga mengatakan, sesungguhnya sejak Eropa berkuasa, sebelum perang dunia I dan II pada hakekatnya hampir semua negara dikuasai Eropa sebagai pasar dan sumber daya. Salah satunya adalah Indonesia.

Indonesia sejak soeharto berkuasa sampai SBY, seperti ditulis Jhon Perkins Indonesia adalah sapi perah bagi pertambangan Amerika. “Tapi hampir kebanyakan ekonom, politisi dan pengusaha di Indonesia tidak percaya bahwa Indonesia dijadikan sapi perah oleh pertambangan Amerika. Kenapa? karena mereka tidak tahu,” papar Noorsy.

Seba lainnya, saat ini, katanya, kiblat ekonomi kita berpijak pada mekanisme pasar. Ekonomi kita berpijak kepada yang tidak gratis. Pasar adalah pengambil keputusan yang paling bijaksana.Kemudian pasar diminta menyelesaikan kemiskinan dan pengangguran ketimpangan. Ini kacau.

Noorsy mengatakan bahwa pasar tidak menjamin kehidupan kita ke depan. Karena itu ia mengingatkan kepada para ekonom propasar. “Kalau Yahudi-Yahudi itu mengatakan bahwa mekanisme pasar hanya menguntung kapitalis dan memiskinkan kaum miskin, kenapa kita sok-sokan masih bicara soal mekanisme pasar segala-galanya. Kenapa masalah hajat hidup orang masih mau berlakukan dalam mekanisme pasar. Padahal kapitalisme itu tak akan pernah memberikan manfaat pada masyarakat luas,” paparnya.

[/source]

Dalam pidato pelantikan Presidennya, SBY mengutarakan beberapa agenda yang akan dilakukan dalam pemerintahannya lima tahun ke depan (2009-2014). Salah satu agenda yang diberikan perhatian khusus adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini wajar mengingat masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia.

Indikator utama masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan. Pada tahun 2004, angka kemiskinan masih sebesar 36,2 juta (16,6%). Angka ini sempat turun pada tahun 2005 menjadi 35,1 juta (16%). Namun naik lagi pada tahun 2006 menjadi 39,3 juta (17,8%) karena dipicu kenaikan harga BBM pada tahun 2005. Sejak tahun 2007 hingga 2009 trend angka kemiskinan terus menurun dan telah menyentuh angka 32,5 juta (14,2%) pada tahun 2009 ini (Kompas, 20/110/2009).

Untuk mengurangi angka kemiskinan, SBY menerapkan program-program populis seperti BLT, Jamkesnas, PNPM Mandiri, dan raskin[1]. Secara garis besar, program-program ini merupakan program yang bersifat short-run dan hanya memiliki multiplier effect yang rendah karena hanya dapat mereduksi gejala kemiskinan sesaat. Padahal, masalah kemiskinan di Indonesia telah menjadi permasalahan struktural, bukan permasalahan atau fenomena sesaat. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan tidak semudah seperti memutar telapak tangan.

Kriteria Orang Miskin

Ada beberapa kriteria kemiskinan yang kita kenal, namun yang paling sering kita dengar adalah angka kemiskinan versi BPS. Kriteria orang miskin versi BPS ditentukan oleh beberapa faktor atau parameter. Ada 14 parameter[2] yang menentukan apakah orang tersebut layak disebut orang miskin atau tidak. Di antara parameter-parameter tersebut adalah seperti pendapatan per bulan, kalori yang dikonsumsi, dan akses listrik.

Jika kita lihat lebih dalam, kriteria-kriteria ini nampaknya memang sangat tidak manusiawi tetapi itulah potret atau gambaran kemiskinan di Indonesia yang masih sangat jauh dari layak. Terlebih jika kita bandingkan standar yang ditetapkan oleh BPS dengan World Bank. Menurut World Bank, salah satu kriteria orang miskin di Indonesia adalah mereka yang berpenghasilan di bawah dua dollar per hari atau sekitar Rp. 20.000,-.

Sejarah mencatat, Angka kemiskinan berhasil turun tajam dari sekitar 60 juta jiwa atau 40 persen dari jumlah penduduk menjadi hanya tinggal 27,2 juta jiwa atau 15 persen pada tahun 1990 (Basri, 1994). keberhasilan pengurangan angka kemiskinan ini besar kemungkinan disebabkan oleh dua faktor, pertama karena keberhasilan PJP I atau bisa juga karena perubahan kriteria kemiskinan yang notabenenya mengalami penurunan kualitas dibandingkan kriteria sebelumnya.

Kemiskinan memang merupakan momok utama dalam perekonomian suatu negara. Makin banyak kemiskinan di suatu negara, menggambarkan ketidakberesan negara dalam mengurus rakyatnya. Selain itu, kemiskinan juga merupakan potret adanya suatu kegagalan ekonomi. Terlebih jika kemiskinan telah berlansung sejak lama. Bila hal ini sudah terjadi maka kemiskinan ini bukan merupakan fenomena sesaat tetapi sudah menjadi fenomena struktural yang harus diselesaikan dengan cara yang sistematis dan berkelanjutan.

Peran Negara

Peran Negara dalam menangani masalah kemiskinan sebenarnya sudah sangat jelas diamanatkan dalam konstitusi kita. Dalam pasal 34 disebutkan bahwa Fakir Miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Makna dari pasal ini adalah bahwa negara melindungi sepenuhnya orang-orang miskin di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia, tak terkecuali orang miskin.

Presiden Amerika, Abraham Lincoln, berkata bahwa yang menjadi mata saya dalam menentukan kebijakan adalah konstitusi negara (Amerika). Konstitusi menjadi acuan dasar dan utama dalam menentukan segal kebijakan dan arah pembangunan. Konstitusi di setiap negara berbeda satu sama lain. Untuk konteks Indonesia, sudah jelas bahwa negara tidak dapat dan tidak boleh melepas tanggung jawabnya dalam memelihara orang miskin di Indonesia.

Orang miskin harus dipelihara, dibina, dan diberdayakan. Orang miskin jangan dijadikan obyek pembangunan, namun orang miskin juga harus menjadi subyek pembangunan integral negeri ini. Pembangunan orang miskin adalah inti dari pembangunan ekonomi karena dengan membangun ekonomi rakyat miskin berarti kita sudah membangun manusia yang rentan dari berbagai krisis yang dipicu oleh krisis ekonomi. Pembangunan orang miskin berarti pembangunan guna mengurangi beban utama pembangunan.

Dalam teori ekonomi pembangunan, kita mengenal teori Trickle Down Effect.[3] Dalam teori ini menekankan bahwa setiap negara harus mengejar tingkat pertumbuhan sebesar mungkin. Pertumbuhan yang besar kelak akan memberikan dampak terhadap pembangunan rakyat miskin. Jika kita analogikan, teori ini seperti kita mengisi air ke gelas. Lama-kelamaan air akan memenuhi gelas sehingga kelebihan air itu akan menetes/merembes (trickle down) ke masyarakat bawah.

Selintas teori sangat logis dengan analoginya, namun kondisi di lapangan berkata lain. Teori ini sulit untuk diterapkan di negara berkembang, khususnya Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal seperti belum ada sistem ekonomi yang baku dan kuat, belum meratanya pendapatan, akses yang terbatas, dan korupsi.

Teori yang tepat bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah Trickle Up Effect. Teori yang menekankan bahwa pembangunan harus dimulai pembangunan dari tingkat bawah. Pembangunan golongan menengah ke bawah kelak akan berdampak signifikan terhadap pembangunan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi menengah ke bawah memberikan ekonomi biaya murah (low cost economy).

Sektor Formal dan Informal

Pembangunan ekonomi dari bawah berhubungan erat dengan sektor informal. Sektor informal memiliki peran yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional. Sekitar 70% sektor informal mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu, sektor informal pulalah yang mendukung eksistensi sektor formal di Indonesia. Tidak ada sektor formal tanpa ada dukungan dari sektor informal. Potret sederhana adalah di sekitar mall-mall yang begitu megah pasti terdapat rumah makan sederhana seperti, warteg, masakan padang, atau kantin karyawan pasti ada disana.

Namun, keberadaan sektor informal ini pun bukan tanpa resiko. Sektor informal biasanya ditandai dengan minim modal, kurang keahlian, dan manajemen yang kurang ditata. Kekurangan-kekurangan ini jarang terjadi di sektor formal. Sektor formal biasanya menuntut kerja profesional dengan dukungan modal yang besar. Para pekerja juga diberikan tunjangan-tunjangan yang layak, peraturan yang jelas dan mengikat, dan pelatihan keterampilan.

Semakin sedikit sektor formal berarti semakin sedikit tentaga kerja kita yang kompetitif. Semakin sedikit pula tenaga kerja kita yang berenghasilan cukup atau layak. Semakin sedikit pula pekerja yang tahan terhadap guncangan ekonomi.

Pemerintah juga setengah hati dalam mengeluarkan kebijakan untuk mendorong sektor informal lebih maju. Tingginya suku bunga, kurang atau bahkan tidak ada payung hukum yang jelas, birokrasi yang carut-marut, dan korupsi yang masih merajalela adalah bentuk-bentuk kegagalan pemerintah dalam memberikan iklim investasi yang bersahabat.

Alhasil, Indonesia menjadi kurang diminati oleh para investor. Lapangan pekerjaan sulit bertambah. Pengangguran bertambah banyak. Jika hal ini terjadi terus-menerus dan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka kemiskinan struktural adalah muara dari itu semua.

Oleh karena itu, besar harapan penulis untuk pemerintahan SBY jilid 2 ini dalam pemberantasan kemiskinan struktural melalui cara yang struktural pula. Pemberantasan kemiskinan yang bukan hanya melalui kebijakan sesaat tetapi juga melalui kebijakan yang lebih sitematis dan berkelanjutan.

Karena indikasi kejahatan itu memiliki spektrum yang luas, BPK pun mengundang pihak Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Rapat koordinasi yang digelar Senin (14/12) lalu juga sepakat untuk memilah sembilan indikasi tindak pidana itu ke dalam empat jenis kejahatan, yakni korupsi, pencucian uang, perbankan, dan pidana umum. Temuan BPK tentang berbagai pelanggaran dan indikasi tindak kejahatan dalam kasus dana talangan ke Bank Century sebesar Rp6,7 triliun itulah yang akan diselidiki oleh para penegak hukum.

Untuk pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, misalnya, yang termasuk pidana perbankan, diserahkan ke pihak kepolisian dalam pengusutannya. Selain itu, BPK pun menemukan praktik-praktik perbankan tidak sehat, yakni pembelian surat-surat berharga tidak berkualitas hingga pemecahan deposito untuk tujuan tertentu yang mengandung adanya unsur penggelapan.

Adapun indikasi tindak pidana korupsi jelas merupakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kendati masih dalam tahap penyelidikan, KPK mengakui memang ada tindak kejahatan korupsi baik sebelum, saat, maupun sesudah bailout ke Bank Century.

Temuan-temuan BPK dan juga lembaga penegak hukum lainnya jelas memorak-porandakan argumentasi yang kukuh dipegang pemerintah dan para pendukung bailout. Dengan kata lain, proses penyelamatan Bank Century yang diputuskan Komite Koordinasi yang merupakan kelanjutan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak disertai alasan kuat.

Para pengambil keputusan tidak memiliki argumentasi kuat mengenai potensi dampak sistemik yang menjadi alasan utama mengapa Bank Century harus diselamatkan dan akibatnya harus disuntik Rp6,7 triliun.

Proses penyelamatan Bank Century yang dilakukan melalui KSSK tersebut melibatkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK, Wapres Boediono yang saat itu menjabat Gubernur BI sebagai anggota KSSK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rudjito yang juga anggota KSSK.

Temuan BPK tentang luas dan lamanya ketidakberesan di Bank Century mengindikasikan kecerobohan pengawasan terhadap bank itu oleh Bank Indonesia. Sebuah bank kecil, dengan rekam jejak tentang pelanggaran sangat banyak dan berlangsung sejak lama, pantaskah dibela dengan bailout Rp6,7 triliun? Sebuah bank yang sepanjang perjalanannya terjerat kejahatan sistemik, pantaskah dibela karena alasan dampak sistemik? [Source: Mediaindonesia.com, Rabu, 16 Desember 2009 00:01 WIB]

• Incumbent memiliki keunggulan dalam hal popularitas dan elektibilitas, namun itu bukan tidak mungkin dipatahkan oleh pesaing bahkan oleh pendatang baru dalam dunia politik;

• Apa yang membuat incumbent John Hugo Silalahi kalah dan alm M.Saleh Harahap bahkan tidak mampu memperoleh dukungan partai, yang akhirnya incumbenitasnya “digantikan” oleh Rahudman Harahap yang cuma memperoleh urutan keempat dalam perolehan suara pada pemilukada Tapsel 2005, adalah kisah-kisah menarik tentang incumbenitas yang gagal;

• Memperbanyak calon juga menjadi salah satu strategi incumbent untuk memuluskan kemenangan seperti terjadi pada Pemilukada Deliserdang yang memecahkan mitos sebagai Bupati pertama yang mampu menjabat selama 2 periode ;

• Hal-hal mengenai figuritas, networking dan budgetting akan sangat menentukan di samping kemampuan mengantisipasi buruknya perundang-undangan, keberpihakan atau ketidak-profesionalitasan pelaksana, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rawan money politic, dan budaya transaksional yang parah.

Karena dia sudah punya jejak rekam yang dapat ditelaah di atas kertas maupun di lapangan secara empiris, dan di tengah buruknya pelaksanaan pemerintahan di hampir semua level saat ini, maka secara asumtif boleh dikatakan bahwa mengalahkan incumbent dapat menjadi sesuatu yang amat mudah dalam pemilukada. Bahkan (secara asumtif pula) “menyeretnya langsung ke penjara” pun bukanlah sesuatu hal yang mustahil.

Memang, dibanding dengan kompetitor lain, semua incumbent sudah berada di depan dalam hal popularitas dan elektibilitas, termasuk karena aksesibilitasnya terhadap seluruh mata rantai pemerintahan serta simpul-simpul kekuatan sosial politik. Hanya saja dalam catatan sejarah pemilu di Indonesia jarang terjadi seorang incumbent dikalahkan oleh kompetitor lain. Sebutlah Megawati yang dikalahkan SBY pada tahun 2004. Di Sumatera Utara Zulkarnaen Damanik mengalahkan John Hugo Silalahi saat yang disebut terakhir sudah menjabat 1 periode di Kabupaten Simalungun pada pemilukada beberapa tahun lalu. Akan halnya alm M.Saleh Harahap (Bupati Tapsel) bukannya dikalahkan oleh Ongku Parmonangan Hasibuan, melainkan tidak berhasil mendapatkan dukungan partai untuk mencalonkan diri. Ini malah lebih aneh lagi.

Di Langkat pada musim ini boleh disebut tidak ada incumbent, tetapi Asrin Naim adalah quasi incumbent mengingat jabatan-jabatan strategis yang pernah dia pegang di daerah itu sebelumnya ditambah lagi dukungan terang-terangan dari mantan Bupati yang sedang menjabat yang kebetulan sudah ”naik pangkat” dengan memenangkan pemilukada Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu sebelumnya. Tetapi seorang yang selama ini tak pernah bersintuhan sekali pun dengan jabatan-jabatan pemerintahan bisa mengalahkannya. Dialah Ngogesa Sitepu yang berpasangan dengan Budiono (pasangan ini kombinasi Golkar dan PDIP).

Pada pemilukada Deliserdang semua pesaing terberat adalah orang partai dan kebanyakan di antara mereka membereskan pendaftarannya terlebih dahulu untuk pemilu legislatif sebelum ”bertanding” dalam pemilukada daerah itu yang dengan mudah dapat dikalahkan oleh incumbent Amri Tambunan. Berdasarkan survey ’nBASIS sebelum pemilukada, ada beberapa pesaing kuat di sini. Selain Amri Tambunan yang menurut survey memperoleh dukungan amat signifikan ada nama Wagirin Arman (Golkar), Ahmad Thalaa (PKS), Hasaiddin Daulay (PPP) dan Ruben Tarigan (PDIP). Juga masih ditambah dengan pesaing lain dari perseorangan yang memang jumlahnya ”diperbanyak”. Mengapa disebut ”diperbanyak” adalah karena fakta hasil veryfikasi faktual KPUD yang sudah menggugurkan calon tertentu akhirnya kemudian dihidupkan kembali dan berhak maju sebagai calon. Itu menjadi ”makanan” empuk bagi incumbent.

Kemenangan Amri Tambunan sekaligus memecahkan mitos bahwa tidak ada seorang Bupati yang dapat bertahan untuk 2 periode masa jabatan. Di Tapanuli Utara terjadi persaingan yang demikian seru. Ada rivalitas berimbang di antara para kompetitor dan untuk putaran pertama dari pemilukada yang diulang itu incumbent Torang Lumban Tobing amat kewalahan terbukti dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemilihan ulang di 14 dari 15 Kecamatan yang oleh KPUD sempat dinyatakan sebagai pemenang. Inilah sebuah contoh persaingan yang menunjukkan kekuatan yang begitu besar dari para pesaing bagi seorang incumbent. Meski akhirnya Torang Lumban Tobing dinyatakan sebagai pemenang namun inilah kasus pertama penolakan pemenang atas gugatan pesaing, setelah apa yang terjadi di Jawa Timur.

Para pesaing mestinya banyak menimba pelajaran dari Jawa Timur dan Tapanuli Utara. Rapuhnya Incumbent pada umumnya dibayang-bayangi oleh data kerapuhan pemerintahan selama 5 tahun. Salah satu bukti kuat untuk ini ialah fakta tiadanya pasangan Kepala Daerah yang maju untuk periode kedua. Kepala daerah itu, untuk periode kedua, maju dengan calon wakil yang baru. Jika nanti kabar burung yang terdengar dari Serdangbedagai menjadi kenyataan, maka kemungkinan besar pasangan T. Ery Nuradi dan Soekirman akan tercatat sebagai pemegang rekor maju untuk dua periode.

Bagaimana kerapuhan pemerintahan itu tidak dapat dibaca dan dimanfaatkan sebagai peluang pemenangan bagi pesaing? Pada umumnya tergantung pada 3 faktor utama, yakni figur, networking dan budgetting. Selain itu tentulah tak boleh dilupakan faktor ketidak-sempurnaan UU, kondisi sosial politik masyarakat yang sudah lebih bertendensi politik transaksional, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang amat lemah hingga rawan money politics, dan faktor ketidak profesionalan/ketidak-independenan pelaksana (KPUD dan jajarannya). Kriminalisasi demokrasi mudah terjadi dan tak ada UU yang komprehensif melindungi proses demokrasi itu menjadi bermartabat.

Belajar dari kasus Kabupaten Simalungun, Zulkarnaen Damanik memiliki signifikansi semua faktor untuk sanggup mengalahkan incumbent John Hugo Silalahi yang berbasis awal seorang pengusaha lokal itu. Namun untuk periode berikut, Zulkarnaen Damanik diperkirakan masih belum memiliki kepastian peta dukungan politik akibat maintenance basis pendukung yang kurang sempurna. Quasi Incumbent Di daerah tertentu akan ada fenomena quasi incumbent seperti yang ditemukan pada pemilukada di Langkat. Kedudukan quasi incumbent itu ditilik dari bobot kepentingan dukungan Kepala Daerah yang baru saja (akan) mengakhiri masa jabatannya dan tak mungkin lagi melanjutkan karena UU. Juga (mungkin sebagai kombinasi) didasarkan kepada sejarah kepenguasaannya terhadap sumberdaya politik daerah mengingat jabatannya pada pemerintahan yang cukup terandalkan. Figur quasi incumbent bisa berasal dari gerbong pendukung politik selama ini, atau bahkan lebih spesifik adalah anggota keluarga dan mungkin akan banyak terjadi, tak lain dari isteri atau suami dari pejabat yang akan digantikan itu.

Mengapa begitu penting quasi incumbent itu? Ada 2 alasan utama seorang Kepala Daerah yang akan mengakhiri jabatan untuk menentukan penggantinya. Pertama, kepentingan pengamanan atau deleting process semua catatan kinerja yang dapat “diendus” oleh penegak hukum dan yang dapat menghadapkan kepada kesulitan yang amat serius. Jangankan mantan Bupati, Walikota dan Gubernur, bahkan para mantan menteri pun sekarang ini begitu mudah menjadi terpidana, khususnya sebelum era ”perang cicak dan buaya”. Kepentingan kedua tentulah berkaitan dengan problem memudahkan hidup setelah pensiun bagi pejabat yang akan meletakkan jabatan dimaksud. Jika aksesnya masih kuat, maka ia boleh saja berbagi dari APBD dalam proyek-proyek yang lazim didistribusikan dengan amat tak adil di hampir semua daerah di Indonesia. Wajib dicatat, jika kerabat dekat pejabat yang akan meletakkan jabatan itulah yang dimajukan sebagai calon pengganti (quasi incumbent) maka sebuah fenomena baru dalam pemerintahan Indonesia telah hadir, yakni jabatan publik tertinggi di suatu daerah diperlakukan seolah warisan nenek moyang sendiri.

Kota Medan

Meski akan menjadi bahan debat serius bagi ahli hukum dan para politisi, Abdillah-Ramli disebut-sebut masih punya hak konstitusional untuk maju pada pemilukada 2010. De jure dan de facto saling bertentangan, bahwa Afifuddin dan Rahudman Harahap hanyalah Pejabat Walikota yang saling menggantikan, namun Abdillah-Ramli secara efektif tidak pernah menjalankan pemerintahan terhitung sejak di tahan di Jakarta. Secara faktual Abdillah-Ramli bolehlah disebut quasi incumbent itu. Tetapi karena secara de fakto ada orang lain yang menjalankan roda pemerintahan dan menilik nilai dan bobot strategisnya maka Dzulmi Eldin dan Rahudman Harahap juga bisa masuk dalam kategori incumbent. Dari segi waktu dan penguasaan mata rantai pemerintahan, ada kelebihan yang dimiliki Dzulmi Eldin selaku Sekdako Medan. Meskipun baru saja dilantik, Rahudman Harahap bisa saja melakukan manuever politik yang gencar seperti pemasangan spanduk gandeng (bersama Gubernur Syamsul Arifin dan Bersama 21 Camat se Kota Medan) atau memberi jabawan (meski terburu dan kurang konsepsional) terhafap apa yang menjadi keluhan utama Kota Medan (infrastruktur).

Maka akan sangat begitu penting untuk dilewatkan perseteruan antara kedua pejabat ini. Rahudman Harahap jelas orang baru yang ”terpental” dati Tapsel sedangkan Dzulmi Eldin sudah malang melintang di Kota Medan. Mestinyalah akan masuk akal jika dikatakan bahwa dari perseteruan mereka berdua akan terjadi perpecahan serius dalam keseluruhan mata rantai pemerintahan yang membuat kewajiban untuk menentukan siapa mendukung siapa. Dalam konteks inilah Maulana Pohan akan menjadi semacam sebuah lilin bersumbu panjang yang mampu memperjelas kemana arah dukungan sebaiknya di antara orang-orang bingung di kota ini. Tentu bukan itu saja, karena harus diakui Maulana Pohan masih kuat dalam memori rakyat, dan ”keperkasaannya” melawan Abdillah yang didukung oleh tidak cuma kekuatan sangat banyak partai dan sumberdaya politik lainnya terutama budget yang boleh disebut (waktu itu) unlimited. Maulana Pohan akan menentukan arah politik Medan, kecuali ia memang tidak berniat lagi untuk itu.

“Dari pengalaman empiris selama ini, reses amat formalistik dan seremonial. Tidak ada persiapan khusus kelembagaan maupun pribadi Dewan,” kata pengamat sosial politik Shohibul Anshor Siregar saat dihubungi dari Medan, kemarin Senin (21/12).

Sebagai bukti, ujar Shohibul, belum ada kasus-kasus besar yang pernah terungkap dari hasil temuan Dewan saat reses. Padahal biasanya, salah satu agenda reses adalah melihat dan mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dia mencontohkan, kasus dugaan penyimpangan APBD Kabupaten Langkat yang saat ini diselidiki Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK).
Jika reses berjalan baik seperempat saja, kasus itu pasti sudah terungkap sejak awal. Dia juga mengungkapkan banyaknya tuntutan kelompok masyarakat ke Kepolisian Daerah Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut yang meminta pengusutan kasus korupsi kepala daerah atau pejabat.
“Sudah disodori fakta begitu terbuka, legislatif malah tidak pernah merasa itu bagian dari tanggung jawabnya,” ujar dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini.

Shohibul juga mencontohkan kunjungan reses kesekian kalinya DPR ke lokasi sengketa lahan di Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia. Kasus berpuluh tahun ini terkait klaim Angkatan Udara atas lahan yg ditempati masyarakat. Badan Pertanahan Nasional Medan belum bisa menunjukkan dokumen kepemilikan lahan oleh Angkatan Udara dan juga Departemen Keuangan. Tetapi saling klaim sudah terjadi atas lahan di sekitar Bandara Polonia itu. Shohibul pun mempertanyakan kontribusi DPRD Sumut dan DPRD Medan atas tanah 260 hektare itu.

“Butakah mereka atas masalah yg menyangkut 4.500 kepala keluarga dengan 25.500 jiwa itu,” gugat Shohibul.
Padahal, anggaran yang dikeluarkan untuk reses tidak lah sedikit. Berdasarkan informasi, 99 anggota DPRD Sumut yang reses dua pekan lalu diberikan dana Rp 18 juta per orang untuk empat hari. Reses biasanya dilakukan paling tidak dua kali setahun. Belum lama ini, anggota DPRD Sumut juga mendapat dana kunjungan dinas luar provinsi sebesar Rp 8 juta per orang untuk kunjungan kerja lintas komisi. Di DPR RI, anggaran reses untuk tahun 2009 dialokasikan sebesar Rp 236,77 miliar.

Menurut Koordinator Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (’nBASIS) ini, keberhasilan wakil rakyat dalam memainkan perannya dipengaruhi faktor subjektif masing-masing anggota Dewan. Untuk DPRD Sumut dia mencontohkan, kebanyakan yang terpilih adalah tokoh-tokoh mapan yang amat nalar berkalkulasi. Dari sudut pandang kelas sosial perwakilan, kondisi ini menunjukkan kesenjangan yang lebar dengan rakyat. Oleh karena itu, sudah saatnya, menurut Shohibul, sebagian anggota Dewan mulai mengembalikan modal yang terpakai dan cenderung akan permisif atas segala macam ketentuan normative terkait fungsi lembaga. Sehingga, Dewan pun akan sepi dari kinerja aktif advokasi pemberdayaan masyarakat termasuk penyerapan aspirasi.

“Sia-sialah jika ada orang yang berharap perubahan drastis fungsi legislator saat ini. Apa yang terjadi adalah gambaran utuh dari pemerintahan buruk yang melukiskan pembagian tugas kelembagaan negara untuk keuntungan para elit politik bangsa dengan menekankan argumen-argumen umum dan prosedur-prosedur baku secara formal,” tegasnya. (Irnando)

Birokratisasi, sebagaimana Max Weber mensinyalir sejak lama, selain menjadi sebuah nalar paling tinggi dalam pelaksanaan pemerintah namun pada saatnya dapat menjadi kontraproduktif karena pergeseran fungsi manifest ke fungsi latent tertentu dengan segenap penyimpangan yang meski amat mengingkari substansi tetapi dapat dibuat legal dan justified tanpa tersentuh oleh hukum yang berlaku.

Oleh karena itu harus ada ruh yang tegak untuk tidak sekadar berdiri kaku dalam nas-nas pengaturan mekanisme yang baku betapa pun moral pemerintahan menjauh dari fungsi dan tanggung jawab perlindungan sosial kepada sebesar-besar warga negara, termasuk di dalamnya fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme yang mewabah tanpa terkendalikan.

Dalam konteks ini sejak lama muncul kontroversi tentang bagaimana mendistribusikan dan melaksanakan penerapan kebijakan dalam distribusi itu kepada rakyat khususnya dalam konteks pengadaan barang-barang publik (public goods) yang bernilai amat tinggi. Swakelola pembangunan dianggap sebuah solusi eklektif jika yang dimaksudkan ke arah pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan juga akuntable.

Akhir-akhir ini pemikiran ke arah swakelola pembangunan semakin mengemuka. Salah satu bentuk apresiasi untuk ini muncul dari UGM Jogjakarta dengan diadakannya Pelatihan Pengadaan barang dan jasa Secara swakelola pada bulan April yang lalu. Menurut Universitas ini Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang /jasa pemerintah bertujuan agar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan effisien dengan prinsip-prinsip persaingan sehat, terbuka, transparan serta dapat diikuti oleh semua pihak yang memiliki persyaratan.

Dengan demikian maka pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dan dapat memberikan manfaat yang besar.  Tetapi Pelatihan yang mereka laksanakan menemukan titik pentingnya ketika hampir semua kegiatan Penelitian dan konsultasi terutama yang menggunakan dana pemerintah dilakukan dengan cara swakelola dan mencegah penyimpangan. Materi pelatihan mencakup prosedur dan dasar pengadaan Barang dan jasa dengan swakelola, pengadaan barang dan jasa dalam Persepeksitf hukum, sistem pelaporan dan latihan praktis (simulasi) pengadaan barang dan jasa Secara swakelola.

Dari UGM dapat disimpulkan adanya kriteria yang ketat dalam penentuan secara eklektif jenis-jenis pengadaan barang dan jasa yang dapat diswakelolakan. Swakelola adalah pengarusutamaan perilaku birokratik efisiensi, efektivitas, tranparent  dan akuntable.

Tidak ada alasan untuk memprediksi pemilukada 2010 lebih baik, bukan cuma karena rentetan pengalaman referensional terburuk sebelumnya, tetapi juga karena masalah integritas KPUD dan jajarannya, pemihakan mereka bersama birokrasi dan lemahnya pengawasan masyarakat serta Panwaslu, termasuk partai politik.

Pengalaman buruk tahun 2005 masih segar dalam ingatan, kemenangan tidak selamanya karena faktor elektoral yang jujur dan bermartabat.

MENGKAJI ULANG PEMILUKADA

Golput by design (golput yang disebabkan kemauan politik KPUD dan jaringan politiknya) akan tetap menonjol karena pembuatan DPT dan prosesnya masih merupakan ajang korupsi yang amat mudah lepas dari jerat hukum.

Maka jika kasus DPT Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 berhasil dituntaskan secara politik dan secara hukum, pengaruhnya akan sangat besar terhadap perbaikan proses politik ke depan. Sehubungan dengan itu diperkirakan secara nasional akan muncul kembali polemik pemilukada, apakah dilanjutkan atau dirubah. Dengan alasan penghematan anggaran semangat politik nasional bisa didesign untuk kembali ke pola lama, atau bahkan ke cara baru yang belum pernah dikenal. Cara baru itu bisa dengan perubahan UU yang memberi kewenangan bagi Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Daerah.

Tetapi satu hal yang pasti semakin mengerasnya suara yang mengusulkan pembubaran KPU tampaknya amat beralasan. Itu tentu agar perhelatan benar-benar menjadi “lebih berguna” bagi rakyat banyak. Marilah kita lihat ke depan dengan tanpa pretense politik apa pun.

Meski hanya ada satu catatan keberhasilan calon perseorangan dalam pemilukada di Sumatera Utara, namun jejak Bupati terpilih di Kabupaten Pemekaran Batubara OK Arya Zulkarnaen  akan diusahakan dijadikan rujukan bagi banyak orang.

Tetapi kelak akan banyak kasus temuan yang menunjukkan bahwa orang hanya berusaha mengejar target perolehan daftar dukungan dengan sejumlah fotocopy KTP pendukung fiktif (karena hal ini masih akan menjadi permainan negosiatif berbau pelanggaran hukum bersama jajaran KPUD), namun tak berfikir matang soal elektibilitas.

Akibatnya pemilukada amat berpotensi untuk terjadi dalam 2 putaran karena semua pasangan calon berbagi suara secara relatif berimbang, tetapi tidak satu pun berhasil mencapai syarat kemenangan menurut ketentuan UU. Perihal calon perseorangan ini, khususnya pada pemilukada di 7 Kabupaten di Sumatera Utara (Deliserdang, Langkat, Dairi, Tapanuli Utara, Paluta, Palas dan Batubara), hasil survei ‘nBASIS menunjukkan justru dukungan politik terkuat terdapat di Deliserdang.

Namun sebagaimana diketahui, pemenangnya bukan dari perseorangan. Akan halnya OK Arya Zulkarnaen yang menang dengan jalur perseorangan harus dicatat sebagai sebuah keistimewaan yang bukan terkait dengan keperseorangan pencalonannya itu.

Ok Arya Zulkarnaen adalah figur terkuat dalam sejarah perjuangan pemekaran Batubara yang sudah berlangsung lama dan faktanya dalam pemilukada ia berhadapan dengan sejumlah pasangan calon yang di antaranya figur terkuat adalah orang yang secara luas diketahui memiliki sejarah penolakan terhadap perjuangan pemekaran.

Investasi material dan inmaterial OK Arya Zulkarnaen diperkira-kan malah lebih besar untuk perjuangan pemekaran ketimbang untuk pemilukada yang dimenangkannya itu.

Namun demikian rumus besi dalam pilihan langsung tetap akan berlaku, yakni bagaimana interaksi tiga faktor dimanage sedekimian rupa (figure, networking dan budgetting).

BAGAIMANA KALAU AKADEMISI MAJU JADI KEPALA DAERAH?

Kalangan akademisi diperkirakan tidak begitu tinggi elektibilitasnya mengingat di tengah-tengah masyarakat masih lebih banyak rujukan kasus kegagalan ketimbang keberhasilan kalangan ini dalam perebutan kekuasaan pada Pemilukada. Lagi pula di Sumatera Utara boleh disebut tidak ada akademisi yang merakyat. Mereka kebanyakan hanyalah figur-figur penyangga menara gading yang kurang mengerti masyarakat. Lebih buruk lagi, dalam praktiknya para akademisi itu sering menjadi imitator budaya buruk birokrasi yang semestinya dikoreksi.

Pengecualian tetap ada khususnya bagi para akademisi dari bidang keahlian  ilmu keagamaan yang sering berperan ganda selain sebagai dosen mata kuliah juga sebagai “dosen masyarakat” (aktif memberi pengajian dari satu ke lain mimbar). Jika mereka akan tampil, posisi terbaiknya kemungkinan adalah sebagai sisipan yang didudukkan untuk jabatan wakil. Kalangan LSM juga hampir senasib dengan itu, mengingat hanya Soekirman (Wakil Bupati Serdangbedagai) lah satu-satunya catatan keberhasilan kalangan itu dalam sejarah pemilukada dan terutama karena juga didukung oleh catatan keberhasilan yang hampir tanpa cela dalam menjalankan pemerintahan.

Catatan signifikan lainnya ialah fenomena amat menarik di daerah pemekaran baru yang akan mencatat pemilukada untuk pertamakalinya. Di daerah itu akan terjadi semangat dan partisipasi politik yang luar biasa dari sejumlah figur yang cukup banyak untuk ikut dalam persaingan. Ini kurang lebih akan mengulangi fenomena di Palas dan Paluta beberapa bulan lalu yang menurut para pengamat disebut sebagai fenomena politik paluhut-luhut halak hita (mengumpul putera daerah).

Para putera daerah itu tidak selamanya rasional dan sering tidak memiliki pengalaman politik, bahkan termasuk untuk urusan yang amat bersifat elemneter seperti untuk mengukur popularitas dan elektibilitas dirinya. Jika mereka mau sedikit rasional, tentu akan berusaha lebih taktis dan strategis, misalnya menggunakan jasa survei yang bukan dari kalangan sendiri yang kebanyakan selain tidak profesional juga bermotif “asal kandidat senang”. Padahal diketahui bahwa dalam semua tim pemenangan hal yang pertama harus “dibunuh” ialah potensi munculnya mentalitas hipokrit dan  barisan “panglima talam”.

Dari kalangan hipokrit dan “panglima talam” inilah para figur mendapatkan informasi yang menyesatkan, dan sedihnya dijadikan referensi bertindak.