detak detik perubahan

REKOMENDASI POLITIK FKWJ SUMUT TENTANG PEMILUKADA KOTA MEDAN 2010

In Uncategorized on December 18, 2009 at 2:23 pm

DPW FKWJ SUMUT merindukan Walikota Medan 2010-2015:

[1]  Seng wedhi karo seng gawe urip (Yang Taat kepada Sang Pencipta) [2]  Seng  biso  ngayomi masyarakate (Yang Mampu mengayomi Masyarakat) [3]  Seng peduli karo wong cilik (Yang peduli orang kecil) [4]  Seng ngerti karo pedagang lan buruh (Yang mengerti pedagang kecil dan buruh) [5]  Seng  Jowo  fikirane (Yang pikirannya apresiaif terhadap orang Jawa)

Nggolek pemimpin ojo lali bibit lan bobote,  seng apik lan bener (Mencari pemimpin jangan lupa bibit (keturunan) bobot (kapasitas) yang bagus dan benar)

Catatan kritis tentang pemilukada Kota Medan tahun 2005 yang tidak luput dari aneka penyimpangan sistem, hukum dan nilai-nilai demokrasi yang diinginkan sesuai budaya luhur bangsa Indonesia yang di antaranya disebabkan oleh (a) rendahnya kemauan politik dari institusi-institusi yang dominan di dalam masyarakat untuk melaksanakan demokrasi secara    bermartabat serta jujur dan adil (b) rendahnya profesionalitas dan kemauan politik institusi penyelenggara pemilukada dan jajarannya (c) rendahnya profesionalitas dan kemaun politik institusi pengawasan yang dibentuk untuk pelaksanaan pemilukada (d) tidak maksimalnya peran pers dalam melakukan social control (e) terjebaknya banyak organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dalam tarik-menarik pengaruh politik kepentingan yang mengimami institusi-institusi politik tanpa reserve. Padahal seyogyanya organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan itu amat diharapkan tegak dalam posisi pemberi judgement politik yang bijak dan nalar agar masyarakat tidak larut dalam pengabaian moralitas dan kejujuran.

Nasib pembangunan Kota Medan yang terbengkalai akibat kekacauan pemerintahan disebabkan masalah hukum yang menyebabkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih menjalani hukuman setelah melalui peradilan. Belum pernah ada dalam sejarah pemerintahan di Indonesia yang Kepala Daerah dan Wakilnya sama-sama tidak dapat menunaikan kewajibannya menjalankan pemerintahan akibat kesalahan yang tidak dapat ditoleransi oleh hukum yang berlaku.

Untuk saat ini Maulana Pohan adalah figur terbaik dan paling mudah meraih kemenangan di antara orang-orang yang sedang berusaha memasarkan diri untuk pencalonan Walikota Medan melalui Pemilukada 2010. Fakta bahwa Maulana kalah berhadapan dengan Abdillah pada Pemilukada tahun 2005 dianggap bukan masalah, terutama karena fakta lain yakni tidak berartinya bagi siapa saja kemenangan pasangan Abdillah dan Ramli berhubung mereka berdua tak dapat melanjutkan pemerintahan karena peradilan membawanya ke penjara.

Harap jangan dilupakan bahwa kekalahan Maulana Pohan dengan perolehan suara kurang lebih 40% dari 780 ribuan pemilih (saat itu Medan diperkirakan memiliki pemilih lebih dari 1,5 juta) begitu “anggun”. Dari keseluruhan partai yang berjumlah 24 pada saat itu, design politik yang dijalankan memposisikannya hanya bersama PKS berhadapan dengan Abdillah-Ramli yang “memborong” hampir selebihnya. Bagaimana jika seluruh pemilih didaftar pada DPT dan “tidak dihalang-halangi” memberi suara di TPS? Dalam pemilukada Kota Medan 2005 yang dimenangkan oleh golput itu Maulana Pohan bukan tokoh sembarangan.

Ibarat salah membuat pesanan dari daftar menu di restoran, masyarakat otomatis berpikir ke Maulana Pohan saat mencicipi makanan yang membuat perutnya sakit terguncang. Juga, ibarat luka menganga harapan warga Medan yang tak tersahuti untuk perubahan tidak juga terjawab. Afifuddin Lubis terlihat konstan dalam kegamangan, seolah ia hanya sesosok peran canggung yang tak boleh mengambil inisiatif sama sekali. Tidak mudah bagi Rahudman Harahap untuk menepis anggapan para elit yang menandai peralihan kekuasaan ini tak lebih dari pergeseran komando yang amat tersamar (invisible power) dari satu ke ”majikan” lain. Afifuddin Lubis dan Rahudman Harahap itu hanyalah pegawai di lingkungan birokrasi, tak sama dengan Walikota pilihan yang mendapat mandat dari rakyat. Mereka cuma seolah magang di suatu tempat yang tetap tunduk pada “markas besar”, apa pun manuever yang coba mereka lakukan.

Makin cepat Pemilukada Kota Medan justru akan makin baik bagi Maulana Pohan. Popularitas dan potensi elektibilitasnya hanya membutuhkan gerak kecil tetapi sistematis untuk merewind memori masyarakat. Itu tidak begitu sulit mengingat peta politik menujukkan tidak adanya stok pesaing yang berat. Jika hanya tokoh dadakan (tokoh ujug-ujug) yang kurang lebih hanya mencitrakan ketersediaan stok budget, itu bukan lawan berat bagi Maulana Pohan. Walaupun mereka melakukan semacam ”akrobat politik” menyambangi komunitas-komunitas tertentu atau bahkan ada yang bergaya di saluran facebook dan momen-momen politik tertentu lainnya, hal itu tak membawa manfaat besar. Rakyat faham, dan amat mengerti kepura-puraan. Sebaliknya Maulana Pohan hanya tinggal menentukan siapa pasangan dan itu boleh didiskusikan dengan parpol atau bahkan bergerak saja sendiri (bersama pasangan) melalui jalur pencalonan perseorangan dengan terlebih dahulu mengumpulkan 70 ribuan dukungan penduduk. DPW FKWJ siap untuk pilihan mana pun.

Maka setelah melalui Sidang Pleno yang diperluas yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2009 di Medan, dengan bulat disepakati untuk memberi dukungan sepenuhnya kepada Ir.H.Maulana Pohan untuk maju sebagai Calon Walikota Medan Periode 2010-2015. Adapun pertimbangan kami adalah sbb (a) Bahwa kami meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Ir.H.Maulana Pohan Kota Medan kelak akan terhindar dari segala bentuk kekhawatiran sebagaimana yang terjadi saat ini. (b) Bahwa kami menyadari dinamika politik yang berkembang menghadapi Pemilukada Kota Medan sekitar pertengahan tahun 2010 yang mengisyaratkan rivalitas politik yang ketat di antara figur yang akan maju.

Akhirnya perlu kami tegaskan bahwa dukungan politik ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mempertegas blok-blok politik di tengah-tengah masyarakat yang dikhawatirkan dapat menjadi faktor gangguan terhadap kondusivitas. Namun sebaliknya pertimbangan dan dukungan politik ini dimaksudkan sebagai bentuk pendidikan politik kepada masyarakat luas agar lebih rasional dalam memilih pemimpin pemerintahan dan tidak terjebak dalam lakon-lakon politik yang buruk sebagaimana terjadi sebelumnya.

DPW FKWJ SUMATERA UTARA

Djamin Sumitro (Ketua Umum)

Sugiardi (Sekretaris Umum)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: