detak detik perubahan

Balon Bupati Sergai Dr.H.Idham, SH., MKn: REVOLUSI POLITIK HUKUM ANGGARAN UNTUK MENGEMBALIKAN KEDAULATAN WONG NDESO

In FIGUR, PERTANIAN on December 19, 2009 at 10:01 am

Menurut pandangan dan pemikiran seorang balon Bupati Serdang Bedagai, Dr.H.Idham,SH., MKn, ungkapan kata revolusi itu tidak selalu harus ditafsirkan dalam pengertian yang amat terbatas seperti tindakan yang serba fisik, karena kata revolusi itu memang memiliki makna yang lebih luas. Dimaksudkan oleh Doktor lulusan FH USU yang sebelum menjadi anggota dewan berprofesi sebagai notaris dan PPAT ini,  kata revolusi itu harus dimaknakan dalam pendekatan tindakan yang serba cepat, untuk mengatasi suatu permasalahan yang sangat urgent, yang tindakannya harus tetap berpedoman dalam acuan konstitusi dan negera hukum.  Bagaimana bentuk dan implikasi revolusi politik hokum Anggaran menurut ayah 3 orang anak ini, berikut petikan wawancaranya Abdul Bakti Lubis dari sergai.wordpress.com:

ABL: Pengertian spesifik yang bagaimana yang anda maksudkan untuk istilah revolusi hukum anggaran ini?

Idham: Anda tahu sendiri bahwa  selama ini pengelolaan keuangan negara dalam presfektif politik hukum anggaran belum dilaksanakan secara kaffah, untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

ABL:Bisa anda perjelas?

Idham: Selama 60-an tahun Indonesia merdeka, belum ada keadilan dalam pengertian yang sesungguhnya untuk mengembalikan kedaulatan bagi masyarakat, khususnya bagi saudara-saudara kita yang tinggal di perdesaan. Hal ini terbukti bahwa setiap tahun ditetapkannya APBN itu dalam bentuk Undang-undang, alokasi anggaran untuk masyarakat di perdesaan melalui belanja modal atau belanja publik masih sangt minim. Pada kenyataannya alokasi belanja untuk gaji pegawai dan belanja beli barang masih lebih besar ketimbang belanja modal/belanja publik untuk masyarakat di perdesaan.

ABL: Menurut Anda, di mana letak kesalahan berulang yang menjadi tradisi buruk ini?

Idham: Untuk memberikan jawaban konkrit terhadap upaya kita untuk segera mengembalikan kedaulatan masyarakat di perdesaan, ke depan seluruh stake holder bangsa ini, terutama para pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang/perda dalam menetapkan anggaran dalam APBN/APBD setiap tahunnya, wajib hukumnya untuk melaksanakan revolusi politik hukum anggaran. Ini yang sama sekali tidak dilakukan. Negara kita menganut system ekonomi yang oleh Kunio disebut erzat capitalism (kapitalisme malu-malu), dan hal yang dipentingkan cuma pertumbuhan saja. Agenda pemerataan hanya dalam batas retorika. Tidak mungkin logika pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan secara fanatik dengan suka rela membagi anggaran buat petani miskin meski mereka merupakan mayoritas di negeri agraris ini.

ABL: Pada tingkat pengambilan keputusan politik, bagaimana mekanisme yang harus digiring?

Idham: Dalam pelaksanaannya, ada beberapa paradigma mendasar yang wajib dilaksanakan. Pertama, seharusnya pemerintah dalam menyusun RAPBN dan RAPBD wajib mengutamakan pendekatan populis dan humanis. Artinya dalam tahapan ini pemerintah harus mengedepankan pasal 23 UUDNRI tahun 1945, yang menegaskan bahwa APBN/APBD tersebut adalah merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan dalam UU/perda setiap tahunnya, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kedua, mengutamakan kepada pendekatan pengganggaran yang berkeadilan dan berprikemanusiaan. (Dalam pengertian ini, menurut Idham yang mantan anggota DPR-RI   ini, pembelanjaan anggaran harus ditunaikan dari pinggir, dengan menggunakan “teori bubur panas”, yaitu dimulai dari zona perdesaan, bukan dimulai dari titik perkotaan. Menurut Idham, jangan jadikan zona perdesaan di Indonesia ini menjadi pusat ancaman kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan. Untuk itu menurut Idham, alokasi pembelanjaan uang rakyat melalui APBN/APBD tersebut harus mendapat jatah dan alokasi anggaran belanja modal/belanja publik yang optimal, untuk membanguan seluruh infrastruktur publik, seperti sarana jalan desa, irigasi, pendidikan, puskesmas dan seluruh aspek infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di perdesaan). Ketiga, mengutamakan pembelanjaan uang rakyat secara berkeadilan dan berprikemananusiaan. Dalam pengertian ini saya meminta bahwa alokasi pembelanjaan APBN/APBD itu, harus disusun sedemikian rupa dengan porsi alokasi belanja modal/belanja publik sekurang-kurangnya 50 % – 60 % dari total APBN/APBD setiap tahunnnya.

ABL: Guna mewujudkan mimpi Anda, sebagai wong ndeso yang lahir dari anak petani miskin, dan sampai sekarang kabarnya Anda masih bertani menanam padi di dusun brohol, desa sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, apa yang telah Anda lakukan selama ini.

Idham: Sejak tahun 2004 yang lalu saya terus menggelorakan pelaksanaan revolusi politik hukum anggaran, demi percepatan pengembalian kedaulatan kepada saudara-sudara kita buruh tani, petani dan nelayan yang semuanya tinggal di perdesaan. Dalam prolegnas (program legislasi nasional) dengan mengusung 4 (empat) Undang-undang penting untuk mengembalikan kedaulatan wong ndeso yaitu : undang-undang bank pertanian dan nelayan, undang-udang perlindungan dan pemberian jaminan sosial kepada buruh tani, petani dan nelayan; Undang-undang land reform tanah perdesaan, dan undang-undang land consolidation/land use planning tanah perdesaan.

ABL: Hasilnya?

Idham: Paling tidak semakin banyak wakil rakyat yang mengerti letak kesalahan pembangunan di Negeri ini. Semakin banyak yang menyadari bahwa menjadi murid setia bagi IMF dan World Bank tidak akan membuat negeri ini menjadi lebih makmur, kalau bukan semakin menjauhi cita-cita kemakmuran yang wajib diperjuangkannya.

Siapa Idham?

Dr.H.Idham, SH., MKn adalah anak desa yang lahir di tengah keluarga miskin. Ayahnya seorang guru ngaji dan bilal di dusun Brohol Desa Sei Bamban, Kecamatan Sungai Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Ibunya, sampai akhir hayat, sama sekali tidak pernah “makan sekolahan” dan praktis tidak tahu tulis baca. Bagi Idham, sejarah itu menunjukkan fakta yang tak terbantahkan bahwa memang Negara ini tak pernah lepas dari penindasan dalam arti kata belum pernah mengalokasikan secara adil belanja publik untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terutama yang menyangkut perdesaan.

Idham kecil memulai pendidikannya di lingkungan keluarga dengan penekanan utama pada disiplin dan akhlaqulkarimah. Seluruh mimpinya sebagai wong ndeso untuk bangkit dan mandiri dari keterpurukan lingkungan desa tempat tinggalnya, Idham berjuang menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD sampai program doctor yang dijalaninya sambil mencari nafkah. Sewaktu SD dan SMP di desa, Idham sudah menjadi buruh tani, pada saat beranjak ke SMA di Medan remaja Idham masuh ke SMA Dwi Warna, dan tinggal di rumah indekost yang hanya berupa grasi mobil reyot, di Jalan Brigjen Katamso, Gg Lori No 303 A, dekat rumah sakit bersalin Wina, sambil bekerja paruh waktu sebagai loper Koran Sinar Pagi di Pusat Pasar Sambu Medan dan pada malam harinya mengabdikan ilmunya dengan memberi private less kepada siswa SMP di kompleks PU Gang Mas Kampung Baru Medan.

Lika-liku kehidupan yang dijalani Idham, baginya adalah sebagai bukti nyata terhadap ketidak adilan pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara yang belum berpihak kepada masyarakat yang tinggal di perdesaan. Keadaan ini menurutnya nyaris tidak berubah meski rezim pemerintahan sudah gonta-ganti dari satu ke lain tangan. Karena masih banyak Idham-Idham yang lain yang tinggal di perdesaan yang masih meronta-ronta, terlunta-lunta untuk mendapatkan pelayanan anggaran pendidikan termasuk juga kesehatan dan pada bidang lainnya, sehingga saudara kita yang tinggal di perdesaan masih belum mendapatkan keadilan yang seimbang untuk menatap masa depan yang sejahtera.

Sejak Idham membaca buku Di Bawah Bendera Revolusi buah karya Bung Karno, tokoh dan guru bangsa yang sangat dikaguminya. Bahwa Indonesia sebagai Negara agraris dan Negara maritim, jika pengelolaan Negara ini dilaksanakan dengan niat yang tulus tidaklah mungkin buruh tani, petani dan nelayan mengalami kemiskinan yang berkelanjutan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: