detak detik perubahan

PEMILUKADA: DEMOKRASI DAN GOOD GOVERNANCE TANPA HARAPAN

In Uncategorized on December 20, 2009 at 11:47 pm

Ada pertanyaan yang mungkin terpenting di antara keseluruhan permasalahan yang mengemuka, yakni apa setelah Pemilukada. Pemilukada bukanlah arena politik untuk mempergilirkan kekuasaan di antara kelompok-kelompok terkuat di tengah masyarakat, melainkan sebuah mekanisme politik yang diatur dengan regulasi sedemikian rupa untuk memungkinkan pembelaan terhadap kepentingan dan kesejahteraan rakyat seluruhnya. Membangun rakyat dalam perilaku pemerintahan selalu dicerminkan oleh rumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Nasional dan Daerah). Bagaimana mengelolanya dan pemihakan publik apa yang seharusnya ditegaskan dalam tarik-menarik banyak kepentingan yang selalu muncul?

Birokratisasi, sebagaimana Max Weber mensinyalir sejak lama, selain menjadi sebuah nalar paling tinggi dalam pelaksanaan pemerintah namun pada saatnya dapat menjadi kontraproduktif karena pergeseran fungsi manifest ke fungsi latent tertentu dengan segenap penyimpangan yang meski amat mengingkari substansi tetapi dapat dibuat legal dan justified tanpa tersentuh oleh hukum yang berlaku.

Oleh karena itu harus ada ruh yang tegak untuk tidak sekadar berdiri kaku dalam nas-nas pengaturan mekanisme yang baku betapa pun moral pemerintahan menjauh dari fungsi dan tanggung jawab perlindungan sosial kepada sebesar-besar warga negara, termasuk di dalamnya fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme yang mewabah tanpa terkendalikan.

Dalam konteks ini sejak lama muncul kontroversi tentang bagaimana mendistribusikan dan melaksanakan penerapan kebijakan dalam distribusi itu kepada rakyat khususnya dalam konteks pengadaan barang-barang publik (public goods) yang bernilai amat tinggi. Swakelola pembangunan dianggap sebuah solusi eklektif jika yang dimaksudkan ke arah pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan juga akuntable.

Akhir-akhir ini pemikiran ke arah swakelola pembangunan semakin mengemuka. Salah satu bentuk apresiasi untuk ini muncul dari UGM Jogjakarta dengan diadakannya Pelatihan Pengadaan barang dan jasa Secara swakelola pada bulan April yang lalu. Menurut Universitas ini Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang /jasa pemerintah bertujuan agar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan effisien dengan prinsip-prinsip persaingan sehat, terbuka, transparan serta dapat diikuti oleh semua pihak yang memiliki persyaratan.

Dengan demikian maka pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dan dapat memberikan manfaat yang besar.  Tetapi Pelatihan yang mereka laksanakan menemukan titik pentingnya ketika hampir semua kegiatan Penelitian dan konsultasi terutama yang menggunakan dana pemerintah dilakukan dengan cara swakelola dan mencegah penyimpangan. Materi pelatihan mencakup prosedur dan dasar pengadaan Barang dan jasa dengan swakelola, pengadaan barang dan jasa dalam Persepeksitf hukum, sistem pelaporan dan latihan praktis (simulasi) pengadaan barang dan jasa Secara swakelola.

Dari UGM dapat disimpulkan adanya kriteria yang ketat dalam penentuan secara eklektif jenis-jenis pengadaan barang dan jasa yang dapat diswakelolakan. Swakelola adalah pengarusutamaan perilaku birokratik efisiensi, efektivitas, tranparent  dan akuntable.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: