detak detik perubahan

RESES DAN KINERJA LEGISLATIF

In JARINGAN on December 21, 2009 at 5:27 pm

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil pemilihan umum 2009 telah melaksanakan reses pertama tahun ini. Namun, kontribusi dari reses masih kerap menjadi pertanyaan karena belum bisa memberi hasil nyata atas permasalahan.

“Dari pengalaman empiris selama ini, reses amat formalistik dan seremonial. Tidak ada persiapan khusus kelembagaan maupun pribadi Dewan,” kata pengamat sosial politik Shohibul Anshor Siregar saat dihubungi dari Medan, kemarin Senin (21/12).

Sebagai bukti, ujar Shohibul, belum ada kasus-kasus besar yang pernah terungkap dari hasil temuan Dewan saat reses. Padahal biasanya, salah satu agenda reses adalah melihat dan mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dia mencontohkan, kasus dugaan penyimpangan APBD Kabupaten Langkat yang saat ini diselidiki Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK).
Jika reses berjalan baik seperempat saja, kasus itu pasti sudah terungkap sejak awal. Dia juga mengungkapkan banyaknya tuntutan kelompok masyarakat ke Kepolisian Daerah Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut yang meminta pengusutan kasus korupsi kepala daerah atau pejabat.
“Sudah disodori fakta begitu terbuka, legislatif malah tidak pernah merasa itu bagian dari tanggung jawabnya,” ujar dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini.

Shohibul juga mencontohkan kunjungan reses kesekian kalinya DPR ke lokasi sengketa lahan di Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia. Kasus berpuluh tahun ini terkait klaim Angkatan Udara atas lahan yg ditempati masyarakat. Badan Pertanahan Nasional Medan belum bisa menunjukkan dokumen kepemilikan lahan oleh Angkatan Udara dan juga Departemen Keuangan. Tetapi saling klaim sudah terjadi atas lahan di sekitar Bandara Polonia itu. Shohibul pun mempertanyakan kontribusi DPRD Sumut dan DPRD Medan atas tanah 260 hektare itu.

“Butakah mereka atas masalah yg menyangkut 4.500 kepala keluarga dengan 25.500 jiwa itu,” gugat Shohibul.
Padahal, anggaran yang dikeluarkan untuk reses tidak lah sedikit. Berdasarkan informasi, 99 anggota DPRD Sumut yang reses dua pekan lalu diberikan dana Rp 18 juta per orang untuk empat hari. Reses biasanya dilakukan paling tidak dua kali setahun. Belum lama ini, anggota DPRD Sumut juga mendapat dana kunjungan dinas luar provinsi sebesar Rp 8 juta per orang untuk kunjungan kerja lintas komisi. Di DPR RI, anggaran reses untuk tahun 2009 dialokasikan sebesar Rp 236,77 miliar.

Menurut Koordinator Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (’nBASIS) ini, keberhasilan wakil rakyat dalam memainkan perannya dipengaruhi faktor subjektif masing-masing anggota Dewan. Untuk DPRD Sumut dia mencontohkan, kebanyakan yang terpilih adalah tokoh-tokoh mapan yang amat nalar berkalkulasi. Dari sudut pandang kelas sosial perwakilan, kondisi ini menunjukkan kesenjangan yang lebar dengan rakyat. Oleh karena itu, sudah saatnya, menurut Shohibul, sebagian anggota Dewan mulai mengembalikan modal yang terpakai dan cenderung akan permisif atas segala macam ketentuan normative terkait fungsi lembaga. Sehingga, Dewan pun akan sepi dari kinerja aktif advokasi pemberdayaan masyarakat termasuk penyerapan aspirasi.

“Sia-sialah jika ada orang yang berharap perubahan drastis fungsi legislator saat ini. Apa yang terjadi adalah gambaran utuh dari pemerintahan buruk yang melukiskan pembagian tugas kelembagaan negara untuk keuntungan para elit politik bangsa dengan menekankan argumen-argumen umum dan prosedur-prosedur baku secara formal,” tegasnya. (Irnando)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: